Hariandetik.online,| Aceh Singkil,
Minggu (15/6/ 2024) Pejabat (PJ) Bupati berinisial Drs. A M.A.P. kembali menjadi sorotan setelah diduga melakukan intimidasi terhadap insan pers yang berusaha melakukan klarifikasi melalui WhatsApp. Tindakan ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi jurnalis dan masyarakat luas.
Menurut laporan dari beberapa jurnalis, mereka menerima pesan bernada ancaman saat berusaha menghubungi PJ Bupati untuk meminta penjelasan terkait berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan, termasuk pembayaran gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Saya mencoba menghubungi PJ Bupati untuk mendapatkan informasi yang akurat, tetapi balasan yang kami terima justru mengandung ancaman dan intimidasi," ungkap seorang jurnalis yang meminta namanya dirahasiakan.
Insiden ini menambah panjang daftar keluhan terhadap gaya kepemimpinan PJ Bupati yang dinilai kurang transparan dan tidak profesional. "Intimidasi terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kami mengutuk tindakan ini dan mendesak agar PJ Bupati segera meminta maaf dan mengklarifikasi situasi ini," sebut sumber
Kasus intimidasi ini juga terjadi di tengah maraknya isu mengenai keterlambatan pembayaran gaji ke-13 bagi PNS di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang menambah keresahan di kalangan pegawai. Banyak PNS mengaku belum menerima hak mereka, dan situasi ini membuat mereka semakin kecewa dengan kepemimpinan PJ Bupati. "Kami berharap ada kejelasan dari PJ Bupati, tetapi justru mendapat perlakuan tidak pantas terhadap insan pers yang mencoba memperjuangkan transparansi," kata salah satu PNS yang tidak ingin disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, PJ Bupati belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan intimidasi tersebut. Insan pers dan masyarakat berharap PJ Bupati segera mengklarifikasi situasi ini dan menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan pers dan transparansi dalam pemerintahan.
Dengan situasi yang semakin memanas, berbagai pihak mendesak agar PJ Bupati menunjukkan sikap yang lebih responsif dan menghormati peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik. "Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka dan siap menerima kritik serta saran dari berbagai pihak,". (M. Sianipar)